“Itu data penyimpangan pada satu tahun anggaran saja. Dimungkinkan pada tahun anggaran sebelumnya kalau pihak pengawas dari dinas dan inspektorat serius melakukan pengawasan pasti akan menemukan data kebocoran dana BOS dengan modus yang sama,” tandasnya.
Leluasanya oknum oknum kepala sekolah menyalahgunakan pengelolaan dana BOS seperti itu menurut bagus karena lemahnya sistem pengawan dan pembinaan baik dari dinas maupun insektorat. Lebih ironisnya lagi pihak pengawas sudah terbiasa mau menerima uang kompromi dari lembaga sekolah. ” Dengan cara kerja seperti itu sangat imposible bisa meminimalisir penyelewengan uang negara,” tegasnya.
Fakta yang ada , kegiatan rutin supervisi dari dinas inspektorat di sejumlah sekolah dasar diwilayah pace tidak terjun ke masing masing lembaga. Tapi dikoordinasi melalui gugus. “Dengan cara itu otomatis tidak bisa optimal dan rentan kompromi,” pungkasnya.
Sementara itu saat wartawan menghubungi telpon selularnya Kepala Dinas Dikpora Nganjuk ,Moh.Yasin guna mengklarifiksi persoalan itu tidak mendapat respon.
Perlu diketahuu dengan terkuaknya kasus itu, sudah beberapa hari ini dinas dikpora secara maraton mulai terjun ke sejumlah sekolah dasar diseluruh Kabupaten Nganjuk guna melakukan pengecekan dana BOS.(adi)
