Demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri telah mengembangkan sebuah aplikasi untuk memeriksa kepesertaan dan layanan faskes BPJS Kesehatan. Untuk tujuan ini, Pemkot Kediri bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kediri dan mengadakan rapat koordinasi pada Rabu (23/8/2023) di ruang Sekartaji Balaikota Kediri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang diselenggarakan pada 7 Agustus 2023.

Aplikasi ini diciptakan agar masyarakat dapat mengecek status keanggotaan mereka dalam program JKN-KIS dengan mudah, sehingga mereka dapat mengakses seluruh layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Saat berbicara dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi ini juga sesuai dengan arahan dari KemenPAN-RB untuk membuat website yang berbasis pelayanan.

“Setiap Pemerintah Daerah diharapkan untuk membuat website berbasis layanan, termasuk layanan kesehatan, sehingga masyarakat bisa mengakses riwayat pelayanan kesehatan mereka sejak lahir,” ujar Bagus.

Dalam proses pembuatan aplikasi, ditemukan beberapa anomali dalam data peserta BPJS Kesehatan Kota Kediri, seperti data ganda berdasarkan NIK dan Nama, ketidaksesuaian data tanggal lahir dan NIK, peserta dari luar kota, dan NIK yang kosong.

Oleh karena itu, Bagus menekankan pentingnya mengidentifikasi masalah-masalah ini agar saat aplikasi resmi digunakan, dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Kota Kediri.

Kendala Data dan Solusi Canggih: Aplikasi BPJS Kediri Muncul sebagai Pilihan Terbaik

“Kami menemukan beberapa anomali dalam data kepesertaan, dan kami meminta agar penyebab anomali-anomali ini diidentifikasi agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Untuk diketahui, dari data yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kediri, jumlah Total Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebanyak 81.128 jiwa, sementara PBI Nasional sebanyak 83.909 jiwa. Saat ini, 98,71 persen penduduk Kota Kediri sudah terdaftar dalam program JKN-KIS, sehingga Kota Kediri sudah termasuk dalam cakupan Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, memberikan penjelasan mengenai anomali data tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya data bayi yang belum memiliki NIK, sehingga mereka terdaftar dengan menggunakan surat keterangan lahir.

“Nantinya, kami akan melakukan pembaruan data setiap bulan dengan memverifikasi ulang data dari web portal Dispendukcapil Kota Kediri,” ungkap Tutus.

Tutus juga menyoroti kendala lainnya dalam pembaruan data, yaitu kesadaran masyarakat yang belum semua mendaftarkan NIK mereka. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang tidak terpantau dalam menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah.

“Kami berharap bahwa semua orang yang memiliki bayi yang baru lahir segera mendaftarkan NIK mereka, dan kami menghimbau seluruh warga Kota Kediri untuk mendaftar ke program JKN,” tegasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Diskominfo Kota Kediri, DP3AP2KB Kota Kediri, Dispendukcapil Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, dan Dinas Sosial Kota Kediri.

Aplikasi BPJS Kesehatan Kediri: Solusi Canggih untuk Pelayanan Kesehatan Warga