Selain itu, tuntutan LSM Gerak bersama dengan Aliansi LSM Se – kediri Raya (Aloka) dalam aksinya kali ini diantaranya, Bupati Kediri selaku penanggung jawab penyelenggaraan proses penganggkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi dalam pengangkatan perangkat desa.
Bupati Sesuai Kewenangan Yang Dimiliki Harus Membatalkan atau Menganulir Keputusan Kepala Desa Yang Melantik Perangkat Desa Yang Bukan Diambil Dari Peringkat 1, Bupati Harus Mencopot Kepala Desa Dan Camat Yang Terlibat Dalam Pelantikan Perangkat Desa Bukan Peringkat 1, Bupati Harus Mencopot Kepala DPMPD Yang Menjadi Pangkal kekisruhan pengakatan perangkatdesa.
Perwakilan aksi massa akhirnya ditemeui oleh pihak Pemkab yang diwakili kabag Hukum Sukadi, DPMPD oleh Hendrik, DPRD Antok Pramuka, melakukan audensi diruang komisi A DPRD Kab Kediri dengan LSM Gerak dan tiga calon perangkat desa Nangungan yang batal dilantik yaitu Sekdes, kaur perencanaan, dan kaur umum.(jok)
