Blitar, Memo
Warga masyarakat Dusun Tambakrejo Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, dibuat bingung oleh dua pemimpin desa setempat. Bagaimana tidak perjuangan untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang selama ini ditempati belum juga membuahkan hasil. Pro dan kontra antara versi kepala desa dan ketua BPD justru membingungkan masyarakat.
Perjuangan hak atas tanah yang diorganisir Ketua BPD Marwan Aditya Desa Tambakrejo ini melalui Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah obyek reporma agraria (Tora). Program pendampingan melalui pojok desa dilakukan sejak tahun 2015 sudah mengajukan IP4T perwakilan datang ke Komisi II DPR RI ungkap salah satu tokoh masyarakat Tambakrejo yang wanti -wanti tidak mau diketahui identitasnya.
Ia,juga mengatakan bahwasannya masyarakat,tidak muluk-muluk permintaannya tempat tinggal mereka harus diperjuangkan agar mempunyai dokumen yang Syah.
Kan selama ini kami sebagai warga negara juga disiplin pajak. Jadi terus terang saya dan masyarakat dibuat bingung oleh program yang diperjuangkan ketua BPD dan Surani selaku Kepala Desa. Program ini sama kami harapkan baik yang di bawa kepala desa maupun yang dibawa ketua BPD.Kami harus ikut program yang mana .”Marilah kita satukan misi dengan bismillah memperjuangkan masyarakat Tambakrejo,’ dalam pesan terakhirnya.
Sementara’ Kepala Desa Tambakrejo ,Surani tidak tahu menahu atas perjuangan sebagian masyarakatnya terkait penguasaan hak atas tanah yang dikoordinir ketua BPD.
Saya tidak pernah dilibatkan dan secara pribadi ya tidak pernah diajak Rembugan,” tegas Surani dengan santainya.
Ia menambahkan,kami juga memperjuangkan nassib mereka melalui menteri dan lingkungan hidup langsung ke Jakarta . Proses nya sudah sampai pemetaan.
“Jadi rencana kami 1 unit keluarga akan mendapatkan bagian 1,5 hektar untuk pemukiman dan lahan pertanian sesuai usulan di awal program,” tutur Kades saat dikonfirmasi Memo.Co.id.
Hal senada disampaikan Mulyono selaku tokoh masyarakat sekaligus ketua linmas,mengaku bahwa perjuangan p kades bener bener bisa diharapkan masyarakat. Nuwon Sewu(mohon maaf) kami tidak pernah menarik sejumlah uang untuk perjuangan dimaksud. Kalau masyarakat tidak percaya apalagi yang harus disanksikan oleh masyarakat.Proses perjuangan melalu kades sudah dipemetaan . Dan ketika pemetaan dihadiri BPN Kabupaten Blitar dan petugas yang lain.Pada saat Kades tidak bisa hadir karean ada hal yang gak bisa diwakilkan maka kami yang mewakili,’pungkas Mbah Mul biasa dipanggil.(pra)
