Mereka mendesak seluruh sekolah memajang hasil PPDB secara transparan, aktivis IPK juga mempertanyakan iuran sekolah berupa uang gedung yang dipungut berdasarkan surat edaran komite sekolah. Mereka khawatir, terjadi doble atau ganda RAB dalam pembangunan gedung.
Karena pemerintah daerah (pemda) setempat juga menganggarkan beberapa dana hibah maupun bansos untuk perawatan gedung.
“luran komite kenapa menjadi pijakan. Karena yang namanya iuran sukarela tidak bersifamya terus menerus atau kontinu setiap tahun. Lalu apakah ada pertanggung jawaban secara yurisdiksi denganc cara dipajang di sekolah, dana tersebut digunakan unluk apa saja, “tambahnya.
“Kami akan melakukan proses gugatan resmi apabila ada surat dari sekolah yang tidak ada payung hukumnya. Karena, apabila pungutan tersebut dilakukan oleh ASN tentu adalah tindak pidana korupsi. Sementara apabila dilakukan oleh pihak swasta bisa disebut pungutan liar, pemerasan atau bisa juga penggelapan, “tegas Priyo.
Aktivis IPK mendesak UPTD Pendidikan Propinsi Jatim Cabang Kediri wilayah kota dan kabupaten Kediri membekukan komite sekolah yang sudah terbentuk, begitu juga dengan dewan pendidikan. Tuntutan lainnya yaitu mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke daerah untuk meniadakan segala bentuk iuran yang memberatkan wali murid.
Akhirnya, perwakilan massa diizinkan masuk untuk berdialog dengan pihak UPTD Pendidikan Provinsi Jatim cabang Wilayah Kediri/Kota. Mereka ditemui langsung oleh Kepala Trisilo Budi.
