Trenggalek,Memo
Melalui Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, wakil rakyat meminta pembangunan khususnya yang dikerjakan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) agar merata sampai ke pedesaan.
Hal ini disampaikan dalam agenda dalam rapat evaluasi penyerapan dan pelaksanaan APBD tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Trenggalek untuk anggaran tahun 2025.
“Kami menemukan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan program PKPLH,”ucap Wahyudianto,Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa,(3/12/2024).
Meskipun sebagian besar permasalahan bersifat klasik, Wahyudi menekankan pentingnya program PKPLH yang fokus pada kepentingan hajat hidup seluruh rakyat Trenggalek.
“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, program yang dijalankan PKPLH harus mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan visi bupati,” pintanya.
Ia menambahkan, wilayah Kabupaten Trenggalek yang didominasi pegunungan serta banyaknya warga yang tinggal di daerah pelosok menuntut agar pemerataan pembangunan benar-benar terealisasi.
Meskipun demikian, hingga saat ini perhatian masih cenderung terfokus pada kawasan perkotaan, sementara daerah pegunungan relatif kurang diminati.
“Kami ingin isue pemerataan pembangunan utamanya di Dinas PKPLH harus ditanggapi serius,”pungkas Wahyudianto.(Adv/Widodo)
