Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan baru-baru ini menyoroti pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfokus pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menekankan pentingnya memaksimalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.
Simak kesimpulan artikel ini untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai hasil rapat paripurna ini dan peran vital Pajak Daerah dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk.
Pentingnya Pengesahan APBD dan Peran Strategis Pajak Daerah di Nganjuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan rapat paripurna pada hari sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengenai Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama antara DPRD dan Bupati Nganjuk mengenai Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk dan Ketua DPRD dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Senin kemarin (16/10).
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa rancangan APBD tersebut telah melewati proses koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal pajak dan retribusi daerah. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk Membahas Rincian APBD dan Pajak Daerah
Tatit juga menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk. Pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kota Angin.
Dalam rapat paripurna tersebut, peran pimpinan diambil alih oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Basthomi. Ia didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto. Turut serta hadir puluhan anggota dewan lainnya.
Dari pihak eksekutif, hadir Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Nur Solekan. Selain itu, puluhan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut serta dalam rapat tersebut.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk: Persetujuan APBD dan Pentingnya Pajak Daerah
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Basthomi, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam konteks yang lebih luas, pertemuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan mengoptimalkan sumber daya melalui pajak dan retribusi daerah, yang pada akhirnya akan mendukung berbagai proyek pembangunan yang sangat diharapkan di Kota Angin.
