Kediri, Memo |
Ratusan warga kurang mampu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kediri menerima penyerahan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Proses penyerahan kartu KKS melibatkan seluruh SDM program PKH di setiap kecamatan.
Salah satunya berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tarokan. Di tempat ini, kartu KKS diserahkan kepada 52 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sementara total penerima dari 26 kecamatan sebanyak 265 orang.
“KKS KPM PKH totalnya 265 seluruh kabupaten Kediri. Pada saat ini di Kecamatan Tarokan ada 52 KKS. Bantuan kartu KKS ini dipergunakan untuk pengambilan ATM maupun bantuan berupa sembako,” kata Plt Kepala Dinsos Kabupaten Kediri melalui Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos di Aula Kecamatan Tarokan, pada Rabu (19/5/2021).
Kartu KKS adalah sebuah instrumen yang memiliki fitur berupa uang elektronik atau tabungan yang berguna sebagai media penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. KPM yang telah menerima KKS bisa langsung mengecek dan melakukan tarik tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan agen BNI yang melayani bansos.
Masih kata Didik, kartu KKS yang dibagikan secara serentak di Kabupaten Kediri dalam sehari ini diperuntukkan bagi KPM PKH yang sebelumnya tidak hadir dalam penyerahan dan sosialisasi. Sehingga Dinsos Kabupaten Kediri melakukan penjadwalan kembali.
Salah satu penerima adalah Suwarni, ibu rumah tangga asal Desa Selotopeng, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dia mengaku, senang menerima kartu KKS dan bantuan PKH dari pemerintah. Rencananya, bantuan akan dipergunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan anaknya.
“Senang sekali bisa menerima. Bantuan akan saya pergunakan untuk membeli sepeda anak saya. Sehingga bisa digunakan untuk sekolah,” kata Suwarni yang ditemui di Aula Kantor Kecamatan Banyakan. Tempat tersebut, juga dipergunakan dalam penyerahan KKS kepada PKM PKH.
Sementara itu, selain menerima kartu KKS, KPM PKH juga mendapat ediukasi mengenai penggunaan KKS dari pendamping PKH untuk proses pencairan bantuan. Pihak Dinsos berpesan agar pemegang kartu KKS merahasiakan dari orang lain dan tidak menyalahgunakan untuk keperluan lain.
Perlu diketahui, program PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan KPM. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Perlindungan sosial termasuk PKH, tidak semata melindungi warga dari gejolak ekonomi, tetapi sebagai alat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, untuk jumlah KPM PKH se-Kabupaten Kediri per awal tahun 2021 lalu sebesar 66.717 orang. Perubahan atau closing data KPM ini dilakukan dalam pereode tiga bulan sekali. ( Adv / kominfo ).
