Ungkap Dugaan Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa – Kejari Nganjuk Panggil 10 BPD

oleh -1.370 views

NGANJUK,MEMO.CO.ID – Menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 dan 2016 atas nama terlapor Kepala Desa Ngepeh Moh.Afifudin yang dilaporkan pada tanggal 12 April 2017 silam ,hari ini (4/9) Kejaksaan Negeri memeriksa10 anggota BPD sekaligus.

Dari sepuluh anggota BPD tersebut satu persatu diperiksa langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan,Wahyu Purnama,SH.MH diruang kerjanya.

” Kejaksaan klarifikasi seputar materi laporan awal tentang kegiatan fisik tahun 2015 dan 2016 dan persoalan tanda tangan fiktif ,” terang Sukarno saat diwawancarai sejumlah awak media di Kantor Kejaksaan Negeri hari ini (4/9).

Ditempat yang sama dikatakan Kusnadi salah satu anggota BPD setempat mengaku membenarkan dengan adanya laporan tersebut. Termasuk yang paling fatal adalah pemalsuan tanda tangan 6 anggota BPD yang tercatat dalam berita acara pembahasan rancangan Perdes tentang pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016.

” Setiap ada rapat musyawarah pembangunan desa, BPD tidak pernah diundang. Semua keputusan langsung dihandel kades tanpa ada persetujuan dari BPD,” ucap Kusnadi.

Sekedar diketahui materi laporan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Ngepeh, Moh.Afifudin untuk tahun anggaran 2015 tercatat ada 8 item kegiatan yang diduga diselewengkan. Dari 8 item tersebut terdiri dari kegiatan fisik pembangunan sarana desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Semenrara untuk kegiatan non fisik nilainya puluhan juta rupiah.

Dari data dugaan penyelewengan yang dikantongi BPD, untuk tahun anggaran 2016 justru nilai dugaan penyelewengan lebih besar dibandingkan tahun 2015. Sesuai data laporan ke kejaksaan negeri, item kegiatan yang diduga disimpangkan ada 9 kegiatan fisik dan non fisik.

Sampai berita ini ditulis dari pihak kejaksaan belum bisa memberikan keterangan apapun terkait hasil pemeriksaan kepada 10 BPD pada hari ini (4/9). (adi)