Masih jelasnya, Banyaknya masyarakat sangat yang mengharapkan realisasi undang-undang ini secepatnya tidak perlu lama-lama, karena memang di daerah kita sangat mengetahui bagaimana proses pembiayaan pesantren sangat minim hal ini dibutuhkan agar ketahanan para ustadz ustadzah maupun kyai di dalam memberikan pengajaran kepada para santri bisa semakin mantab,” kata H.Chusainuddin.
Anggota DPR Provinsi Jatim Fraksi PKB ini juga mengatakan, sosialisasi di daerah ini untuk melakukan penyerapan juga mencari masukan terkait point-point apa saja yang di harapkan oleh masyarakat dengan adanya undang-undang pesantren ini.
“Ternyata masih banyak masukan dari masyarakat yang perlu kita akomodir di dalam perda,” katanya.
Sejumlah pointnya, dalam materi sosialisasi disebutkan, UU Pesantren merupakan penegasan pengakuan serta penjaminan Negara terhadap eksistensi Pesantren sehingga memperkuat relasi Pesantren dengan Negara.
