Kediri, memo.co.id
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil kebijakan alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah daerah tingkat dua berimplikasi negatif. DPRD Kota Kediri menyebut kebijakan tersebut kini menjadi polemik di daerah-daerah, termasuk di Kota Kediri.
Reza Darmawan anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memprediksi adanya peningkatan angka putus sekolah jenjang SMA sederajat, pada tahun 2018 mendatang.
Penyebabnya adalah pembiayaan pendidikan menjadi lebih tinggi, karena dibebankan seutuhkan pada Pemprov dengan cakupan wilayah yang luas yakni, sebanyak 38 kota dan kabupaten se-Jatim.
“Kami berpendapat bahwa tahun 2018 mendatang, anak yang putus sekolah (SMA sederajat) semakin banyak, sebab, biaya pendidikan menjadi tinggi dan membebani para orang tua wali, kata Reza Darmawan.
