Polemik Prona (1), SKB Tiga Menteri Dimentahkan Dengan Surat Kesepakatan

oleh

NGANJUK,MEMO.CO.ID

Pelaksanaan Program Agraria Nasional ( Prona) atau sekarang disebut dengan istilah Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Nganiuk terindikasi bertabrakan dengan tiga aturan baku yang mengatur tentang persyaratan dan biaya resmi PTSL.

Ketiga aturan yang dimentahkan oleh penyelenggara Prona tersebut diantaranya Permen Agraria Tata Ruang – Kepala BPN nomor 12 tahun 2017 , SKB tiga mentri ( Mentri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 25/SKB/5/2017, Mentri Dalam Negeri nomor 590 – 3167A tahun 2017, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 34 tahun 2017 dan surat Gubernur Jawa Timur nomor surat 140/7811/011/2017 perihal Pendataan Tanah Sistimatis Lengkap / Prona.

Fakta yang terjadi dilapangan seperti data temuan dari sejumlah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ternyata biaya sertifikat yang dibebankan pemohon jauh dari ketentuan yang diatur dalam tiga aturan tersebut.

Seperti dikatakan Ketua LSM Lembaga Penegak Demokrasi DPC Nganjuk, Sugianto,S.E menegaskan bahwa biaya resmi dalam aturan SKB tiga mentri sebesar Rp 150 ribu. Dari besaran nominal itu rincianya untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan matrei dan kegiatan operasional petugas klurahan/desa.

Ironisnya masih kata Sugianto dari pihak panitia prona disejumlah desa membandrol biaya perbidang tanah rata rata kisaran Rp 700 sampai Rp 800 ribu. ” Dengan fakta seperti ini potensi ada indikasi penyimpangan,” kata Sugianto alumni UBHARA Surabaya.