Gugur Verifikasi Faktual, Ratusan Warga Pacewetan Gelar Unjuk Rasa

oleh -434 views

Masih kata para demostran banyak calon kades berasal dari mantan nara pidana dan lolos pemberkasan tahap awal sampai verifikasi faktual yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yaitu pengadilan negeri.

” Hanya di sini panitia tidak mau mencari refrensi hukum di desa lain. Kurang memahami isi dalam perbub atau undang undang tentang desa,” ujar warga lainnya.

Sementara dikatakan Imam Mughni diakui dirinya pernah tersandung kasus pidana umum dengan ancaman kurang dari lima tahun. Pada waktu melengkapi berkas persyaratan mulai dari kepolisian dan pengadilan negeri tidak ada gendala. Dan saat diserahkan kepada panitia dinyatakan lolos persyaratan. ” Tapi tiba tiba pada tanggal 7 november dari pengadilan negeri mengeluarkan surat baru yang intinya saya tidak bisa mengikuti menjadi peserta pilkades karena pertimbangan hukum. Ini sangat rancu sekali,” jelas Imam Mughni yang juga mantan kasun di desa pacewetan.

Ditempat yang sama dikatakan Camat Pace, Sugeng Harianto menjelaskan panitia adalah pelaksana aturan bukan penentu kebijakan. Semunya sesuai proses tahapan. Panitia hanya menerima surat putusan dari pengadilan negeri dan diumumkan secara terbuka pada tahap verifikasi faktual.